
KETUA UMUM FPMI : AWAK KAPAL RESMI MASUK UMPS KALSEL 2027, ERA UPAH SEMENA-MENA HARUS BERAKHIR!
BANJARMASIN – Perjuangan pekerja awak kapal untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan upah yang layak memasuki babak baru. Hasil Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 16 November 2026 menetapkan sejumlah sektor usaha maritim dan angkutan laut masuk dalam cakupan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Kalimantan Selatan Tahun 2027 .
Sektor-sektor yang ditetapkan meliputi:
- Angkutan Perairan Pelabuhan (KBLI 52227);
- Aktivitas Pengelolaan Kapal (KBLI 52225);
- Angkutan Dalam Negeri untuk Barang Umum (KBLI 50121); dan
- Angkutan Dalam Negeri untuk Barang Khusus (KBLI 50122).
Penetapan ini menjadi momentum penting bagi perlindungan pekerja awak kapal. Dengan masuknya sektor-sektor tersebut dalam cakupan UMSP Kalimantan Selatan Tahun 2027, pekerja awak kapal yang bekerja pada sektor usaha memiliki dasar untuk memperoleh perlindungan upah minimum terkait sektoral sesuai ketentuan yang berlaku.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Federasi Pekerja Maritim Indonesia (FPMI), Muhammad Adnan Tianotak, SH, MH , yang menyambut gembira dan bersyukur atas hasil perjuangan tersebut.
Menurut Adnan, keputusan ini merupakan langkah maju yang sangat berarti karena selama ini pekerja awak masih menghadapi persoalan pengupasan, termasuk melakukan pembayaran upah yang tidak layak dan tidak mencerminkan tanggung jawab serta risiko pekerjaan di sektor pelayaran.
“Ini merupakan kabar baik sekaligus kemenangan awal bagi perjuangan pekerja awak kapal. Dengan masuknya sektor-sektor usaha maritim tersebut dalam UMSP Kalimantan Selatan Tahun 2027, perusahaan pelayaran tidak bisa lagi berlindung di balik kebijakan pengupahan sepihak untuk membayar pekerja awak kapal sesuka hati, apalagi memberikan upah yang tidak layak,” tegas Adnan.
Ia menegaskan, pekerja awak kapal bukan kelompok pekerja yang boleh dikesampingkan dalam kebijakan pengupahan. Mereka merupakan bagian penting dari roda perekonomian maritim yang memiliki tanggung jawab besar, bekerja dengan risiko tinggi, serta berkontribusi langsung terhadap kelancaran transportasi dan distribusi barang melalui jalur perairan.
LANGKAH AWAL MENUJU UPAH MINIMUM AWAK KAPAL SECARA NASIONAL
Adnan menilai, masuknya sektor-sektor usaha kapal maritim dalam UMSP Kalimantan Selatan merupakan langkah awal yang strategis untuk mendorong lahirnya kebijakan upah minimum sektoral bagi pekerja awak secara nasional.
Namun, perjuangan belum selesai. Menurutnya, agenda berikutnya adalah mengawal dan memperjuangkan besaran UMSP agar benar-benar mencerminkan karakteristik pekerjaan, tanggung jawab, risiko kerja, serta kebutuhan hidup layak pekerja awak kapal.
“Perjuangan berikutnya adalah memastikan besaran upah minimum sektoralnya. Sampai sektor maritim sudah ditetapkan masuk, tetapi angka upahnya justru tidak memberikan peningkatan kesejahteraan yang berarti. Oleh karena itu, besaran UMSP harus kita kawal dan suarakan dalam pembahasan Dewan Pengupahan berikutnya,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa penetapan sektor ini harus menjadi instrumen perlindungan nyata, bukan sekadar keputusan administratif. Implementasinya harus dikawal agar perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam sektor terkait benar-benar memenuhi ketentuan pengupasan yang ditetapkan.
ARESIASI UNTUK FSPMI DAN KSPI
Dalam kesempatan tersebut, Adnan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada kawan-kawan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang telah memberikan dukungan, dorongan, serta kontribusi dalam memperjuangkan agar pekerja awak kapal masuk dalam liputan UMSP Kalimantan Selatan Tahun 2027.
Menurutnya, pencapaian ini membuktikan bahwa solidaritas dan kekuatan kolektif gerakan serikat pekerja mampu mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada pekerja.
“Terima kasih kepada seluruh kawan-kawan FSPMI dan KSPI yang telah membantu dan mendorong perjuangan ini. Ini adalah bukti bahwa perjuangan bersama, solidaritas, dan kekuatan kolektif kolektif pekerja dapat menghasilkan perubahan nyata,” ungkapnya.
ADNAN: PEKERJA AWAK KAPAL BUKAN PEKERJA KELAS DUA!
Adnan menegaskan, FPMI akan terus mengawal kebijakan pengupahan sektoral tersebut hingga tahap penetapan besaran dan pelaksanaannya.
Baginya, pengakuan terhadap pekerja awak kapal dalam kebijakan UMSP bukan sekadar persoalan angka upah, melainkan persoalan keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap martabat pekerja maritim.
Kami ingin memastikan bahwa pekerja awak kapal mendapatkan perlindungan pengupasan yang layak, adil, dan memiliki kepastian hukum. Ini baru langkah awal. Perjuangan menuju upah minimum awak kapal secara nasional harus terus kita lanjutkan,” tutup Adnan.
Federasi Pekerja Maritim Indonesia (FPMI) menegaskan: perjuangan belum selesai. Sektor sudah diperjuangkan untuk masuk, besaran upah harus dikawal, dan kesejahteraan pekerja awak kapal harus diwujudkan!





