BANJARMASIN – Kabar baik bagi seluruh awak kapal dalam negeri atau pelaut lokal Indonesia. Negara secara tegas telah memasukkan PEKERJA AWAK KAPAL ke dalam perlindungan pelindungan ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.
Pengakuan tersebut menjadi momentum penting sekaligus babak baru dalam perjuangan panjang memperjuangkan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak dasar awak kapal yang selama ini kerap terjadi pada persoalan penafsiran mengenai rezim hukum yang berlaku terhadap hubungan kerja pelaut.
Selama ini, persoalan ketenagakerjaan awak kapal sering kali terbayang pada pemuatan mengenai kewenangan antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perhubungan. Tidak jarang, karakteristik profesi pelaut dan ketentuan ketentuan khusus di bidang pelayaran menjadi alasan munculnya perbedaan penafsiran dalam memberikan perlindungan terhadap hubungan kerja awak kapal.
Namun, dengan berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2026, landasan hukum mengenai masuknya pekerja awak kapal ke dalam rezim pelindungan ketenagakerjaan kini semakin terang.
PENJELASAN PASAL 2 UU 27/2026 SECARA EKSPLISIT MENYEBUT PEKERJA AWAK KAPAL
Ketentuan Pasal 2 UU Nomor 27 Tahun 2026 menyatakan:
“Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah dan/atau ke kecukupan dalam bentuk lain pada seluruh bidang pekerjaan dari Pemberi Kerja.”
Penegasan yang sangat penting terdapat dalam Penjelasan Pasal 2 yang menyebutkan:
Yang dimaksud dengan ‘bidang pekerjaan’ antara pekerjaan lain pada industri manufaktur, perdagangan, industri jasa, industri kreatif, termasuk di dalamnya pekerja awak kapal, pendidikan, kesehatan, transportasi, pekerja seni, dan pekerjaan perawatan.”
Penyebutan secara eksplisit tersebut bukan sekedar kalimat tambahan dalam penjelasan undang-undang. Ini merupakan pengakuan normatif bahwa pekerjaan awak kapal termasuk dalam cakupan bidang pekerjaan yang memperoleh pelindungan berdasarkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan.
Dengan demikian, profesi pelaut tidak dapat dipisahkan begitu saja dari rezim hukum ketenagakerjaan hanya karena pekerjaan mereka dilaksanakan di atas kapal dan tunduk pula pada ketentuan khusus di bidang pelayaran.
Ketua Umum Federasi Pekerja Maritim Indonesia (FPMI), Muhammad Adnan Tianotak, SH, MH , menyampaikan ucapan selamat dan penghargaan kepada seluruh awak kapal dalam negeri atas pengakuan negara terhadap profesi mereka sebagai bagian dari pekerja yang mendapatkan pelindungan dalam rezim hukum ketenagakerjaan.
Menurutnya, masuknya frase pekerja awak kapal dalam Penjelasan Pasal 2 UU Nomor 27 Tahun 2026 merupakan perkembangan penting dalam perjuangan panjang untuk mengakhiri perlindungan ketenagakerjaan pelaut.
Adnan menegaskan bahwa pencapaian tersebut tidak terlepas dari perjuangan kawan-kawan buruh lintas sektor, organisasi serikat pekerja, serta semakin jelasnya pemahaman pemerintah mengenai kedudukan dan perlindungan hukum bagi awak kapal.
“Ini bukan kemenangan satu organisasi atau satu kelompok saja. Ini merupakan hasil perjuangan kolektif kawan-kawan buruh lintas sektor yang selama ini terus memperjuangkan agar tidak ada pekerja yang dikesampingkan hak-hak pada dasarnya hanya karena karakteristik bidang pekerjaan.”
Ia juga menyampaikan bahwa pengakuan tersebut harus menjadi titik awal untuk memastikan bahwa seluruh awak lokal memperoleh perlakuan dan perlindungan ketenagakerjaan sebagaimana pekerja di bidang pekerjaan lainnya.
FPMI yang berafiliasi dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di bawah kepemimpinan Presiden KSPI, Ir. H. Said Iqbal, ME , menilai bahwa pengakuan dalam UU Nomor 27 Tahun 2026 harus menjadi momentum untuk membangun kesamaan pemahaman antarkementerian mengenai perlindungan awak kapal.
FPMI berharap Kementerian Perhubungan beserta seluruh jajaran di bawahnya dapat menerima dan menghormati pengaturan tersebut dengan sikap terbuka dan legawa.
Menurut Adnan, Kementerian Perhubungan tetap memiliki peran penting kapal dalam pengaturan teknis pelayaran, keselamatan, sertifikasi, kompetensi, dan aspek operasional pelayaran. Namun, urusan pelindungan ketenagakerjaan awak kapal harus dilaksanakan berdasarkan rezim hukum ketenagakerjaan dan kewenangan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
“Jangan lagi mengedepankan ego sektoral. Kami berharap tidak ada lagi narasi yang berputar-putar seolah-olah karena pelaut profesi memiliki karakteristik lex specialis , maka seluruh persoalan hubungan kerja dan hak-hak ketenagakerjaannya hanya menjadi urusan sektor perhubungan.”
“Jangan sampai pelaut selalu disebut sebagai profesi khusus atau lex specialis , tetapi ketika berbicara mengenai perlindungan ketenagakerjaan, hak-hak pada dasarnya justru menjadi minimalis.”
Adnan menekankan bahwa prinsip lex specialis tidak dapat dijadikan alasan untuk menghilangkan atau mengurangi hak-hak dasar pekerja. Ketentuan khusus di bidang pelayaran seharusnya berjalan berdampingan dengan ketentuan ketenagakerjaan, bukan menjadi instrumen untuk pemenuhan pelaut dari perlindungan hukum.
Menurut FPMI, pengakuan pekerja awak kapal dalam UU Nomor 27 Tahun 2026 harus diterjemahkan ke dalam pelaksanaan nyata, bukan berhenti pada pengakuan normatif semata.
Beberapa hak dasar yang menjadi perhatian dan harus diperjuangkan bagi awak kapal antara lain:
- HAK ATAS UPAH MINIMUM – Mendapatkan upah sekurang-kurangnya sesuai ketentuan upah minimum yang berlaku dan ketentuan pengupahan sektoral jika relevan.
- JAMINAN SOSIAL/BPJS – Memperoleh perlindungan jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan-undangan.
- CUTI TAHUNAN DAN HAK CUTI LAINNYA – Memperoleh hak istirahat dan cuti sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan karakteristik pekerjaan di kapal.
- KEPASTIAN STATUS HUBUNGAN KERJA – Tidak terus-menerus dijadikan pekerja kontrak tanpa memperhatikan persyaratan dan batasan hukum perjanjian kerja waktu tertentu.
- HAK ATAS STATUS PEKERJA TETAP – Mendapatkan pengakuan hubungan kerja berdasarkan sifat pekerjaan dan fakta hubungan kerja, termasuk status PKWTT apabila persyaratan hukumnya terpenuhi.
- KOMPENSASI DAN PESANGON PHK – Mendapatkan hak pertukaran atau pesangon sesuai status hubungan kerja dan alasan pemutusan hubungan kerja.
- KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) – Mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan selama menjalankan pekerjaan di kapal.
- TUNJANGAN HARI RAYA (THR) – Memperoleh hak THR keagamaan sesuai ketentuan peraturan-undangan.
- HAK KETENAGAKERJAAN LAINNYA – Termasuk MENINGKATKAN & MEMPERTAHANKAN KOMPETENSI, perlindungan upah, waktu istirahat, perjanjian kerja, kebebasan berserikat, dan penyelesaian ketidakmampuan hubungan industrial.
FPMI menegaskan bahwa hak-hak tersebut bukanlah bentuk keistimewaan yang diminta oleh pelaut. Itu merupakan hak dasar yang harus diberikan kepada setiap orang yang bekerja dan menerima upah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Federasi Pekerja Maritim Indonesia merupakan federasi yang menghimpun sejumlah organisasi pekerja dan serikat pelaut, yaitu:
- Serikat Pekerja Pelaut Borneo Bersatu (SP PBB).
- Serikat Pekerja Pelaut Bhakti Bahari.
- Serikat Pekerja Borneo Maritim Bersatu.
- Serikat Pekerja Persatuan Pelaut Banjarmasin.
- Serikat Buruh Laut Kalimantan (SIBURAKAL).
Melalui wadah perjuangan kolektif tersebut, FPMI berkomitmen untuk terus memperjuangkan kepastian hukum, perlindungan hubungan kerja, kesejahteraan, dan keadilan bagi awak kapal Indonesia.
Adnan berharap, dengan berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2026, tidak ada lagi perbedaan perlakuan terhadap kapal lokal dalam memperoleh perlindungan ketenagakerjaan.
Pemerintah, khususnya di bidang ketenagakerjaan, diharapkan segera memastikan penerapan norma tersebut melalui pengawasan, pelatihan, dan penegakan hukum ketenagakerjaan terhadap perusahaan pemberi kerja di sektor pelayaran.
Sementara itu, Kementerian Perhubungan diharapkan dapat membangun koordinasi dan sinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang justru merugikan awak kapal.
SELAMAT KEPADA SELURUH AWAK KAPAL INDONESIA!
Pengakuan terhadap PEKERJA AWAK KAPAL dalam UU Nomor 27 Tahun 2026 merupakan catatan penting dalam sejarah perjuangan pelaut Indonesia.
Kini, pekerjaan awak kapal telah disebut secara terang dalam undang-undang sebagai bagian dari bidang pekerjaan yang memperoleh pelindungan ketenagakerjaan.
Bagi FPMI, perjuangan belum selesai. Pengakuan dalam undang-undang harus diikuti dengan pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum yang nyata.
Selamat kepada seluruh awak kapal dalam negeri dan pelaut lokal Indonesia.
AWAK KAPAL bukan pekerja kelas dua. AWAK KAPAL adalah pekerja yang memiliki hak dan martabat yang sama.
Tidak boleh ada lagi diskriminasi. Tidak boleh ada lagi pengabaian hak. Tidak boleh ada lagi pelaut yang dijadikan objek eksploitasi dalam hubungan kerja.
